Profil

No

Komponen

Uraian

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. UU No. 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 209 tentang Pelayanan Publik
4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

2.

Persyaratan Pelayanan

Perangkat Daerah (PD)/ Instansi Pemerintah

- Tidak ada persyaratan khusus

Pelajar / Mahasiswa

-   Surat keterangan dari sekolah/ universitas

- Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan  Bangsa dan   Politik

- Melampirkan salinan dan menunjukkan kartu pelajar/ mahasiswa yang masih berlaku

Masyarakat Umum

- Surat permohonan dari lembaga yang berwenang

- Melampirkan salinan dan menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan persyaratan
2. Menunggu Disposisi
3. Menerima layanan konsultasi/ koordinasi

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lambat 1 hari

5.

Biaya/ Tarif

-

6.

Jenis Layanan

Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah

7.

Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

Meja, Kursi, Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor, Koneksi Internet, dan Proyektor

8.

Kompetensi Pelaksana

Memahami materi pelayanan konsultansi/koordinasi

9.

Pengawasan Internal

1. Atasan Langsung
2. Laporan pelaksanaan kepada atasan

10.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan

Pengaduan bisa melalui :

- web-mail : bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id

-Website : bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id

- Nomor Telepon : - / Fax : 07567464085

Pengaduan/ Saran tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

11.

Jumlah Pelaksana

36 (tiga puluh enam) ASN

dan 1 (satu) Tenaga  IT Bapedalitbang

12.

Jaminan Pelayanan

1. Kode etik petugas sesuai dengan standar pelayanan
2. Petugas Pelayanan yang berkompeten di bidangnya

13.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Layanan

1. Komitmen dari petugas untuk memberi layanan konsultansi/koordinasi yang nyaman dan akuntabel
2. Fasilitas ruangan, perlengkapan dan peralatan yang nyaman dan memadai
3. Tersedia tabung pemadam kebakaran

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan/layanan akan dilakukan oleh Kepala Bappeda secara internal dan berkala, melalui rapat kerja intern Bappeda