Berita Pilihan

Senin, 10 Mar 2025, 12:40:26 WIB - 44 | MS. Sukma Witjaya, S.T

Sago, 10 Maret 2025 – Dalam upaya mempercepat pemulihan pasca bencana, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi pengkajian kebutuhan pasca bencana tahun 2024 di ruang rapat lantai 1 Bapedalitbang. Rapat ini dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk BPBD, Dinas PUTR, Dinas Perkimtan LH, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan.

Rapat dibuka oleh Kepala Bapedalitbang, Hadi Susilo, S.STP., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan urgensi penanganan pasca bencana, terutama terkait kerusakan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. "Banjir yang melanda kabupaten pesisir Selatan telah menyebabkan kerusakan masif pada berbagai sektor, mulai dari rumah warga, saluran irigasi, jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya. Dan itu semua membutuhkan sumber daya yang memadai untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak," ungkap Hadi Susilo.

Hadi juga menekankan pentingnya komunikasi dan relasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulihan. "Meskipun adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, itu bukan berarti ada pemotongan anggaran. Namun bisa jadi dilakukan relokasi anggaran ke pos-pos yang lebih relevan untuk dilaksanakan. Karena ini dapat dilihat dari terbitnya Inpres No. 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang irigasi untuk mendukung pemulihan kebutuhan terhadap irgasi dari pusat sampai daerah," katanya.

Hadi Susilo juga menambahkan, meskipun telah dilakukan survei dan inventarisasi kerusakan  yang tertuang dalam dokumen Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), namun koordinasi antar perangkat daerah masih diperlukan secara mendalam. Karena  dokumen R3P ini hanya berlaku selama 36 bulan, sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan inventarisasi ulang secara teliti dan terukur, agar semua kebutuhan dapat tercatat dengan akurat," ujar Hadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan bahwa dokumen R3P merupakan panduan penting untuk menyampaikan usulan penanganan bencana kepada pemerintah pusat selama tiga tahun ke depan. "Dokumen ini harus dijalankan dengan cermat, terutama dalam menentukan prioritas penanganan bencana. Kami perlu melakukan pengecekan dan memastikan setiap langkah yang tertuang di dalamnya dapat dituntaskan sesuai jadwal," tambahnya.

Diskusi yang dipimpin oleh Kabid Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), Infrastruktur, dan Kewilayahan berlangsung cukup alot, dengan masing-masing dinas memberikan masukan terkait langkah-langkah yang harus segera dilaksanakan. "Keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Kami berharap anggaran yang diperlukan segera tersedia agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien," tegas salah satu peserta rapat.

Rapat ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah konkret dan koordinasi yang lebih erat antar pemerintah daerah dan pusat dalam menangani kerusakan akibat bencana alam di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan harapan, pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana dapat segera dilaksanakan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

---